Perbandingan Pendidikan di Indonesia dan di Malaysia

       Setiap negara mempunyai sistem pendidikan yang berbeda-beda dengan penekanan pada variabel tertentu didalam pendidikan. Pada variabel tersebut terkandung tujuan yang akan dicapai baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga akan memberikan arah bagi negara tersebut untuk menciptakan manusia dan bentuk negara yang mereka inginkan berdasarkan sumber daya manusia yang mereka rencana berdasarkan sistem pendidikan. Kami mencoba untuk membandingkan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia dengan harapan pada akhirnya penulis akan mengetahui hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan sebuah sistem pendidikan.Studi perbandingan yang akan kami paparkan adalah studiperbandingan sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di Malaysia.

        Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia(Kemdiknas), dahulu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Depdikbud). Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun di sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi.

Jenjang Pendidikan

a. Pendidikan anak usia dini

            Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14     tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagianak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

b. Pendidikan dasar

          Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

c. Pendidikan menengah

          Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.

d. Pendidikan tinggi

          Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana,magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan olehperguruan tinggi.

Jalur Pendidikan

          Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

a. Pendidikan formal

          Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

b. Pendidikan nonformal

          Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran,yang banyak terdapat di setiap mesjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat di semua gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya.

c. Pendidikan informal

          Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Jenis
          Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
a. Pendidikan umum
          Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya: sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama(SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).
b. Pendidikan kejuruaraan
          Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan (SMK).
c. Pendidikan akademik
          Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi programsarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
d. Pendidikan profesi
          Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional.
e. Pendidikan vokasi
          Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (strata 1).
f. Pendidikan keagamaan
          Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama dan /atau menjadi ahli ilmu agama.
g. Pendidikan khusus
          Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk sekolah luar biasa/SLB).

Tingkat
a. Prasekolah
           Dari kelahiran sampai usia 3 tahun, kanak-kanak Indonesia pada umumnya tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal. Dari usia 3 sampai 4 atau 5 tahun, mereka memasuki taman kanak-kanak. Pendidikan ini tidak wajib bagi warga negara Indonesia, tujuan pokoknya adalah untuk mempersiapkan anak didik memasuki sekolah dasar. Dari 49.000 taman kanak-kanak yang ada di Indonesia, 99,35% diselenggarakan oleh pihak swasta. Periode taman kanak-kanak biasanya dibagi ke dalam "Kelas A" (atau Nol Kecil) dan "Kelas B" (atau Nol Besar), masing-masing untuk periode satu tahun.
b. Sekolah dasar
           Kanak-kanak berusia 6–11 tahun memasuki sekolah dasar(SD) atau madrasah ibtidaiyah (MI). Tingkatan pendidikan ini adalah wajib bagi seluruh warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi nasional. Tidak seperti taman kanak-kanak yang sebagian besar di antaranya diselenggarakan pihak swasta, justru sebagian besar sekolah dasar diselenggarakan oleh sekolah-sekolah umum yang disediakan oleh negara (disebut "sekolah dasar negeri" atau "madrasah ibtidaiyah negeri"), terhitung 93% dari seluruh sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan sistem pendidikan di Amerika Serikat dan Australia, para siswa harus belajar selama enam tahun untuk menyelesaikan tahapan ini. Beberapa sekolah memberikan program pembelajaran yang dipercepat, di mana para siswa yang berkinerja bagus dapat menuntaskan sekolah dasar selama lima tahun saja.
c. Sekolah menengah pertama
           Sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) adalah bagian dari pendidikan dasar di Indonesia. Setelah tamat dari SD/MI, para siswa dapat memilih untuk memasuki SMP atau MTs selama tiga tahun pada kisaran usia 12-14. Setelah tiga tahun dan tamat, para siswa dapat meneruskan pendidikan mereka ke sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau madrasah aliyah (MA).
d. Sekolah menengah atas
            Di Indonesia, pada tingkatan ini terdapat tiga jenis sekolah, yaitu sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan(SMK), dan madrasah aliyah (MA). Siswa SMA dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, sedangkan siswa SMK dipersiapkan untuk dapat langsung memasuki dunia kerja tanpa melanjutkan ke tahapan pendidikan selanjutnya. Madrasah aliyah pada dasarnya sama dengan sekolah menengah atas, tetapi porsi kurikulum keagamaannya (dalam hal ini Islam) lebih besar dibandingkan dengan sekolah menengah atas. Jumlah sekolah menengah atas di Indonesia sedikit lebih kecil dari 9.000 buah
e. Pendidikan tinggi
             Setelah tamat dari sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, para siswa dapat memasuki perguruan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia dibagi ke dalam dua kategori: yakni negeri dan swasta. Kedua-duanya dipandu oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan tinggi; misalnya universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, danpoliteknik. Ada beberapa tingkatan gelar yang dapat diraih di pendidikan tinggi, yaitu Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), Strata 1(S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).
          Sistem pendidikan di Malaysia diselia oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan Malaysia boleh didapatkan darisekolah tanggungan kerajaan, sekolah swasta atau secara sendiri. Sistem pendidikan dipusatkan terutamanya bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Kerajaan negeri tidak berkuasa dalam kurikulum dan aspek lain pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah, sebaliknya ditentukan oleh kementerian. Terdapat peperiksaan piawai yang merupakan ciri yang biasa bagi negara-negara Asia seperti di Singapura dan China.
            Hanya pendidikan di sekolah rendah diwajibkan dalam undang-undang. Oleh itu, pengabaian keperluan pendidikan selepas sekolah rendah tidak melanggar undang-undang. Sekolah rendah dan sekolah menengah diuruskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia tetapi dasar yang berkenaan dengan pengajian tinggi diuruskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2004. Sejak tahun 2003, kerajaan memperkenalkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran yang berkenaan dengan Sains. dan matematik.
Pendidikan Malaysia terdiri daripada beberapa peringkat:
a. Pendidikan prasekolah
      Sekolah tadika (prasekolah) menerima kemasukan kanak-kanak umur 4-6 tahun. Pengajian tadika bukan merupakan pengajian wajib dalam Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat menggalakkan. Sepakat ini, sebagian besar Sekolah Kebangsaan mempunyai kelas prasekolah. Namun kemasukan ke kelas ini dibuka kepada anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah.
b. Pendidikan rendah
      Pendidikan rendah bermula dari tahun 1 hingga tahun 6, dan menerima kemasukan kanak-kanak berumur 7 tahun sehingga 12 tahun. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris merupakan mata pelajaran wajib dalam Sistem Pendidikan Malaysia. Sekolah rendah awam di Malaysia terbagi kepada dua jenis, yaitu Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan. Kurikulum di kedua-dua jenis sekolah rendah adalah sama. Perbedaan antara dua jenis sekolah ini ialah bahasa pengantar yang digunakan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan.Bahasa Tamil atau bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Jenis Kebangsaan.
      Pada akhir tahun persekolahan sekolah rendah, ujian awam diadakan bagi menilai prestasi murid-murid. Ujian awam pada peringkat sekolah rendah dinamakan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Pelajar yang telah menduduki UPSR, dibenarkan melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah.
c. Pendidikan menengah
      Sekolah menengah di Malaysia merupakan sekolah kelanjutan setelah anak menempuh sekolah dasar selama 6 tahun. Sekolah menengah ini berlangsung selama 5 tahun. Seperti di sekolah rendah, setiap tingkatan ditempuh selama satu tahun. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran selain Sains dan Matematika. Pada akhir kelas 3, para siswa harus mengikuti ujian untuk menentukan kelulusan di sekolah menengah rendah, yang disebut Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau dahulu dikenal dengan istilah Sijil Pelajaran Rendah (SPR), dalam bahasa Inggris disebut Lower Certificate Education (LCE) atau Lower Secondary Evaluation. Ujian tersebut wajib diikuti oleh semua siswa kelas 3. Setelah itu, siswa akan diarahkan untuk masuk kelas berikutnya dengan pilihan jurusan IPA (science) atau seni (Arts). Siswa dapat memilih sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Umumnya jurusan IPA lebih dipilih oleh siswa. Meskipun dalam perjalanannya, siswa masih diberikan kesempatan untuk beralih jurusan IPA ke jurusan seni, namun tidak untuk sebaliknya. Pelajar-pelajar yang tidak dapat menentukan keputusan yang memuaskan boleh memilih untuk menjalani pengkhususan vokasional di sekolah teknik.
      Aktivitas ko-kurikuler bersifat wajib di sekolah menengah, dimana semua siswa harus mengambil bagian di dalam sedikitnya 2 aktivitas. Ada banyak aktivitas ko-kurikuler yang ditawarkan di sekolah menengah. Aneka macam di masing-masing sekolah dan masing-masing siswa yang menjadi sebutan yang di dasarkan atas bidang-bidang ini. Ada beberapa kompetisi dan penilaian kinerja yang dilakukan secara teratur. Aktivitas ko-kurikuler sering digolongkan menjadi beberapa sebutan sebagai berikut: Kelompok Umum (Uniformed Groups), Penampilan Seni (Performing Arts), Klub dan Kemasyarakatan (Clubs and Societies), Olahraga dan Permainan (Sports and Games). Siswa boleh juga mengikuti kegiatan lebih dari aktivitas ko-kurikuler.
      Pada akhir kelas 5 siswa diwajibkan untuk mengambil ujian akhir yang disebut Sijil Pelajaran Malaysia-SPM (Malaysian Certificate of Education Examination) sebelum merka lulus dari sekolah menengah ini. Ujian SPM itu didasarkan pada ‘Ujian Sertifikat Sekolah’ (School Certificate Examination) sebagaimana zaman Inggris dahulu sebelum berubah menjadi Ujian Tingkat ‘O’ Sertifikat Umum Pendidikan (General Certificate of secondary Education-GCSE).

d.  Pendidikan pra-universiti

      Selepas SPM, para pelajar dapat membuat pilihan sama ada belajar dalam Tingkatan 6 matrikulasi, pengajian diploma di pelbagai institut pendidikan seperti Politeknik. Jika mereka melanjutkan pelajaran dalam Tingkatan Enam, mereka akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia(STPM). Tingkatan 6 yang terdiri daripada Tingkatan 6 Rendah dan Tingkatan 6 Atas mengambil masa selama dua tahun. STPM dianggap lebih susah daripada A-level kerana merangkumi skop yang lebih mendalam dan luas. Walaupun STPM biasanya diduduki bagi mereka yang ingin belajar di universiti awam di Malaysia, STPM turut diakui di peringkat antarabangsa.    Selain itu, para pelajar boleh memohon kebenaran untuk mengikuti program matrikulasi yang mengambil masa selama satu atau dua tahun. Pada suatu ketika dahulu, matrikulasi hanya mengambil masa selama satu tahun. Sejak tahun 2006, 30% daripada semua pelajar matrikulasi diberikan program yang mengambil masa selama dua tahun. 90% daripada tempat matrikulasi adalah disimpan untuk bumiputera. Program matrikulasi tidak seketat dengan STPM. Ramai berpendapat bahawa program ini mudah daripada STPM, dan dikatakan untuk membantu bumiputera belajar di universiti dengan mudah. Matrikulasi dikenalkan selepas kuota kemasukan universiti awam yang berdasarkan kaum dimansuhkan. 70% daripada pelajar kursus krtikal seperti perubatan, farmasi, pergigian dan perundangan ialah pelajar matrikulasi. Sebaliknya, kebanyakan kursus-kursus seperti Sarjana Muda Sains yang kurang diminati diambil oleh pelajar STPM. Pembela program matrikulasi mendakwa bahawa Tingkatan 6 adalah berbeda dengan program matrikulasi. Akan tetapi, program matrikulasi dan Tingkatan Enam memainkan peranan yang sama (kelayakan kemasukan universiti). Setelah  pelajar menerima pendidikan pra-universiti di kolej persendirian. Mereka mungkin memilih diploma, A-level, Program Matrikulasi Kanada atau kursus yang sama dari negara lain.

e. Pengajian tinggi

      Banyak subsidi diberi oleh kerajaan untuk menanggung pendidikan di universiti-universiti awam. Pemohon memerlukan kelayakan STPM, matrikulasi atau diploma yang diiktiraf, serta kelulusan-kelulusan lain yang setara yang diiktiraf Kerajaan. Keputusan yang baik dalam peperiksaan tidak menjamin kemasukan universiti awam. Ini adalah kerana tempat pengajian bagi sesetengah program adalah terhad. Contohnya, tempat untuk bidang perubatan adalah terhad dan adalah mustahil untuk universiti awam menerima semua pelajar-pelajar yang mendapat semua A dalam STPM. Justeru, adalah penting bagi pelajar untuk mendapatkan maklumat dari pihak sekolah ketika mengisi borang permohonan.Pada tahun 2004, kerajaan menubuhkan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk mengawasi pendidikan pengajian tinggi. Kementerian ini dipimpin oleh Mustapa Mohamed pada ketika itu. Kini, KPT diterajui oleh Nordin Khaled. Para pelajar juga dapat membuat pilihan untuk pergi ke institusi swasta bagi pendidikan peringkat tinggi. Banyak institusi memberi kursus dengan bekerjasama dengan institut atau universiti di luar negeri. Sesetengah universiti di luar negeri pula membuka cawangan di Malaysia. Selain itu, terdapat juga Institut Pendidikan Guru Malaysia yang menawarkan program ijazah sarjana muda perguruan dan politeknik yang menawarkan kursus diploma dan sijil bagi yang berminat.Terdapat juga kajian yang dilakukan mengenai Sistem penilaian prestasi pelajar.

Jenis sekolah

a. Sekolah Kebangsaan

      Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan. Sekolah Kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah rendah.

b. Sekolah Kluster

      Sekolah kluster satu jenama yang diberi kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian murid. Pewujudan sekolah kluster bertujuan melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia dan membangun sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah dalam kluster yang sama dan sekolah lain di luar klusternya.

c. Sekolah Jenis Kebangsaan

      Bahasa Cina atau Bahasa Tamil digunakan sebagai bahasa pengantar. Sekolah Jenis Kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah rendah. Dari tahun 1995 hingga 2000, pengagihan Rancangan Malaysia Ketujuh membahagikan 96.5% kepada Sekolah Kebangsaan yang hanya mempunyai 75% daripada pelajar sekolah rendah. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (21% daripada pelajar sekolah rendah) mendapat 2.4% daripada pengagihan manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (3.6% daripada pelajar sekolah rendah) mendapat 1% daripada pengagihan.

d. Sekolah Wawasan

      Beberapa sekolah awam berkongsi kemudahan yang sama di dalam sebuah sekolah yang dikenali sebagai Sekolah Wawasan. Penubuhan Sekolah Wawasan adalah untuk menggalakkan interaksi yang lebih rapat antara kaum. Akan tetapi, kebanyakan orang Cina dan orang India membantah Sekolah Wawasan kerana mereka percaya bahawa Sekolah Wawasan akan mengehadkan penggunaan bahasa ibunda di sekolah.

e. Sekolah Agama Islam

      Sekolah pondok, madrasah dan sekolah agama Islam lain merupakan bentuk sekolah asal di Malaysia. Sekolah-sekolah sedemikian masih wujud di Malaysia tetapi bukan sebahagian daripada pelajaran kanak-kanak di kawasan bandar. Pelajar di kawasan luar bandar masih belajar di sekolah-sekolah ini. Oleh sebab keputusan pelajaran di sekolah-sekolah ini tidak diterima oleh kebanyakan universiti di Malaysia, kebanyakan pelajar ini perlu melanjutkan pelajaran ke kawasan seperti Pakistan atau Mesir.

f. Sekolah Bestari

      Sekolah bestari cuba menerapkan komputer dan teknologi dalam kaedah pembelajaran.

g. Sekolah Teknik dan Vokasional

      Sekolah Menengah Teknik dan vokasional memberi peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri Negara. Kementerian Pelajaran Malaysia menawarkan program-program yang membolehkan murid berpotensi menjadi separa profesional atau profesional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan.

h. Sekolah Berasrama Penuh

       Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) dan Sekolah Berasrama Penuh atau Residential School juga dikenal sebagai sekolah-sekolah sains (Science Schools). Sekolah-sekkolah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan calon-calon elit Malaysia tetapi kemudian diperluas sebagai sekolah untuk menjaga Malaysia dengan cara menerima siswa dengan kemampuan akademik dan bakat-bakat olahraga serta kepemimpinan yang menonjol. Sekolah tersebut dijadikan sebagai model setelah Sekolah Asrama Inggris (British Boarding School).

        Perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan di Malaysia yaitu pada tahun 2009, terdapat 5.154.000 siswa baru yang masuk SD di Indonesia. Selain itu, 1.062.000 siswa mengulang kelas dan (hanya) 80% yang berhasil mencapai kelas enam pada tahun ajaran 2008-9. Di sisi lain, terdapat 481.000 siswa baru yang masuk SD di Malaysia pada tahun 2009 serta tidak ada siswa yang mengulang kelas dan 96% siswa di SD berhasil mencapai kelas enam pada tahun ajaran 2008-9 (hal. 104, 124). Dengan kata lain, walaupun jumlah siswa yang baru masuk SD di Indonesia hampir sebelas kali lipat dari Malaysia, tetapi persentase keberhasilan siswa mencapai kelas enam lebih rendah 16% ketimbang Malaysia pada tahun yang sama. Hal itu tentu berkait dengan jumlah siswa yang mengulang kelas maupun faktor lainnya seperti putus sekolah karena tidak ada biaya.

         Di Indonesia, usia wajib sekolah ialah 7-15 tahun sementara di Malaysia antara 6-11 tahun. Namun, jumlah siswa (pada usia wajib sekolah) yang mengalami putus sekolah di Indonesia (389.000 siswa) adalah dua kali lipat ketimbang Malaysia (192.000 siswa). Selain itu, pada level pendidikan menengah dan vokasional, ketertinggalan Indonesia dari Malaysia tidak jauh berbeda. Usia wajib sekolah pada jenjang ini ialah 13 tahun di Indonesia (3 tahun SMP dan 3 tahun SMA) serta 12 tahun di Malaysia (3 tahun SMP dan 4 tahun SMA). Dalam kelompok siswa itu, ada 19.521.000 siswa pada tahun 2009 dan satu persen dari mereka pernah mengulang kelas pada tahun yang sama di Indonesia; sementara dari 2.537.000 siswa di Malaysia pada jenjang dan tahun yang sama, hampir tidak ada dari mereka (nol persen) yang mengulang kelas (hal 134, 146, 158). Padahal, janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan jaminan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang putus sekolah sebab ketiadaan biaya.

         Keprihatinan juga muncul dari dunia pendidikan tinggi. Indonesia hanya menjadi negara tujuan bagi 3.023 mahasiswa asing sementara Malaysia menjadi negara tujuan bagi 41.310 mahasiswa asing (hampir 14 kali lipat ketimbang Indonesia) pada tahun 2009. Malaysia pun menjadi negara keempat tujuan kuliah bagi warga negara Singapore (606 mahasiswa pada tahun 2009), sementara Indonesia menjadi negara tujuan nomor satu bagi mahasiswa Timor Leste (1.421 mahasiswa pada 2009) dan tidak masuk ke dalam lima besar negara tujuan studi warga negara Singapore. Di sisi lain, hanya 32.346 mahasiswa Indonesia yang studi di luar negeri pada tahun 2009, sementara Malaysia memiliki lebih dari 1,5 kali lipat jumlah mahasiswa Indonesia yang studi di luar negeri (53.121 mahasiswa). Lima negara teratas untuk tujuan studi bagi mahasiswa Indonesia ialah Australia (10.205), U.S.A. (7.386), Malaysia (7.325), Jepang (1.788), Jerman (1.546) dan menarik untuk dicatat bahwa Malaysia masuk ke dalam lima besar negara tujuan studi bagi mahasiswa Indonesia. Padahal, Indonesia tidak masuk ke dalam lima besar negara tujuan studi bagi mahasiswa Malaysia (Australia [19.970], U.K. [12.697], U.S.A. [5.844], Rusia [2.516], Jepang [2.147]) pada tahun 2009 (hal. 201).

         Sebagai catatan, menarik untuk disampaikan bahwa walaupun Indonesia merupakan negara penerima beasiswa terbesar dari AusAid, jumlah mahasiswa Malaysia yang studi di Australia lebih banyak 9.765 orang ketimbang mahasiswa Indonesia pada tahun 2009. Dengan kata lain, lebih banyak warga Malaysia – ketimbang WNI – yang mampu membayar kuliah ke Australia atau Putra Jaya memberikan lebih banyak beasiswa bagi warga negaranya ketimbang yang disediakan Jakarta bagi WNI untuk studi ke Australia.

         Dengan demikian, wajar saja bila WNI di perbatasan Kalimantan Barat, umpamanya, lebih memilih memiliki akta kelahiran Malaysia ketimbang Indonesia, sebab hal tersebut memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi mereka untuk sekurangnya dua hal:

(1)  Mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar

(2)  Kualitas pendidikan (dasar dan menengah) yang lebih baik dan kesempatan untuk    mengakses pendidikan tinggi dengan beasiswa di malaysia maupun ke negara lain.

        Di sisi lain, mengapa para pejabat dan sebagian WNI naik pitam dengan fenomena tersebut yang akar masalahnya adalah:

(1)   Ketidakmampuan pemerintah (pusat maupun daerah) memberikan kesejahteraan

(2)   Rendahnya ekspektasi kehidupan (pendidikan, kesejahteraan, kesehatan) sebagian dan pendidikan berkualitas tinggi besar rakyat Indonesia.